DPD: Sudah Saatnya Kartu BPJS Diganti Finger Print

Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris (gatra.com)
Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris (gatra.com)

BeritaMenarik.com– Konawe. Komite III DPD meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera merealisasikan rencananya untuk menggantikan kartu BPJS Kesehatan dengan sistem finger print. Selain lebih efektif dan efisien, sistem ini akan menutup celah praktik-praktik culas pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Praktik pemalsuan yang sudah berlangsung setahun ini sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada terobosan berbasis teknologi untuk mencegahnya.

“Sudah saatnya, ketika kita berobat tidak perlu lagi membawa-bawa kartu. Cukup tunjukkan e-KTP kemudian sidik jari kita divalidasi dengan alat finger print. Jika sesuai, bisa langsung dilayani. Ini sangat efektif dan efisien. Bukan hanya mengurangi antrian di puskesmas atau rumah sakit, sistem ini dipastikan akan menutup pemalsuan-pemalsuan yang sangat merugikan masyarkat,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di sela-sela kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara,  Rabu (27/7/2016).

Fahira mengatakan, sebenarnya pada pertengahan Oktober 2014 lalu, BPJS Kesehatan sudah meluncurkan pelayanan aplikasi finger print yang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden SBY. Namun hingga kini publik belum mengetahui sejauh mana perkembangannya.

Memang untuk mewujudkan sistem ini, lanjut Fahira, BPJS Kesehatan, tidak bisa sendiri karena harus bekerja sama dengan Kemendagri untuk mengoneksikan e-KTP dengan aplikasi finger print. Sementara, untuk alat finger print-nya harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, Fahira berharap beredarnya Kartu BPJS palsu menjadi pemicu bagi BPJS Kesehatan untuk segera berkoordinasi lebih intensif dengan kementerian terkait dan merealisasikan sistem finger print ini secepatnya.

“Persoalan lainnya, memang masih ada masyarakat kita yang belum memiliki e-KTP, makanya semuanya harus dipercepat. Kami minta BPJS Kesehatan lebih intensif koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait lainnya agar sistem finger print ini cepat terealisasi. Atau jika seluruh wilayah Indonesia belum siap, buat pilot project di beberapa kabupaten/kota yang sudah siap. Intinya terobosan yang baik ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” saran Senator Jakarta ini.

Sebagai informasi, sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu BPJS Kesehatan palsu dari seorang calon pasien. Berdasarkan penelusuran polisi, tindak kejahatan pemalsuan kartu ini sudah berlangsung satu tahun. Tersangka dalam melakukan aksinya diawali dengan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pembuatan kartu BPJS seumur hidup dengan hanya membayar Rp 100 ribu per orang. Saat ini sudah ratusan warga yang jadi korban. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:

Loading…


Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Source : http://www.dakwatuna.com/2016/07/28/81838/dpd-sudah-saatnya-kartu-bpjs-diganti-finger-print/

Jelang Eksekusi Mati, 14 Peti Jenazah Diangkut ke Nusakambangan

CILACAP—Sebanyak 14 peti jenazah tiba di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (28/7/2016) pagi.

Peti-peti itu diangkut dua rombongan mobil ambulan.

Rombongan pertama berjumlah delapan mobil ambulan, sementara rombongan kedua berjumlah sembilan mobil ambulan.

Dari 17 ambulan yang diangkut menuju Dermaga Wijaya Pura, Cilacap, hanya 14 yang membawa peti jenazah. Tiga lainnya disiagakan untuk cadangan.

Selanjutnya, semua kendaraan itu diangkut menggunakan feri menuju Nusakambangan.

Peti jenazah tersebut diduga disiapkan untuk 14 narapidana yang rencananya akan dieksekusi mati di Nusakambangan.

Sejak Senin (25/7/2016), semua narapidana itu telah dimasukkan ruang isolasi Lembaga Pemasyarakatan Batu.

Sebelumnya Jaksa Agung M. Prasetyo telah memastikan jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada jilid III sebanyak 14 orang.

Mereka berasal dari Indonesia, Nigeria, Zimbabwe, Pakistan, India, dan Cina.

Tempo melaporkan, Prasetyo juga memastikan pelaksanaan eksekusi paling lambat dilakukan akhir pekan ini. Namun dirinya belum bisa memberi kepastian perihal harinya. Saat ini dia masih menunggu laporan persiapan final. Menurutnya, persiapannya sudah hampir selesai.

Tanda-tanda eksekusi bakal segera dilakukan sudah mulai terlihat. Kejaksaan sudah bekerja sama dengan tim keamanan. Keluarga terpidana mati sudah dihubungi. Regu tembak juga sudah dipersiapkan. Kementerian Luar Negeri pun sudah memberikan notifikasi kepada kedutaan besar negara asal terpidana mati sejak beberapa hari lalu.

Para petugas sibuk menertibkan area Dermaga Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi kendaraan yang tidak berkepentingan dilarang berada di area dermaga itu. Sejak Selasa (26/7/2016) lalu, nelayan mulai dilarang melaut di sekitar Nusakambangan.

“Sudah tidak boleh ada aktivitas nelayan di sekitar LP Nusakambangan,” ujar Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Cilacap Ajun Komisaris Bintoro Wasono.

Bintoro menuturkan, 1.460 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan dalam operasi pengamanan eksekusi mati jilid III ini.

Beberapa personel pun sudah melakukan barikade di depan akses pintu masuk menuju Dermaga Wijaya Pura. Sementara polisi melakukan barikade  menggunakan water barrier yang tersusun di dua sisi bagian depan pintu masuk dermaga tersebut. []

Source : https://www.islampos.com/jelang-eksekusi-mati-14-peti-jenazah-diangkut-ke-nusakambangan-292664/

Langkah Strategis Menuju SDM Ekonomi Syariah Berdaya Saing

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Sumber: World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, EY and MEGA.
Sumber: World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, EY and MEGA.

dakwatuna.com – Indonesia telah memperoleh pengakuan Internasional seperti bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain, Indonesia saat ini sudah dianggap berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah. Selain itu bersama Qatar, UAE, Arab Saudi, Malaysia, Turki (QISMUT), Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong Keuangan syariah di masa depan.

Namun Pengakuan dan anggapan ini hanya akan menjadi sebuah wacana jika kita lihat pada keadaan terkini mengenai SDM Ekonomi Syari’ah. Mulai dari Timpangnya permintaan dan penawaran SDM hingga pihak perbankan Syari’ah yang kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni.[1]

Direktur Umum Islamic Research n Training Institute dari Islamic Development Bank (IDB), M Azmi Omar menjelaskan,‎ “Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Maka pemerintah melalui dunia pendidikan harus ‘menolong’ dengan pertumbuhan SDM berkualitas guna menyokong industri ini”.

Azmi menjelaskan, “dunia pendidikan Indonesia belum memiliki konsep yang relevan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi syariah. Padahal ini penting disiapkan dari sekarang, apalagi industri ekonomi syariah di Indonesia semakin membesar.”[2]

Oleh karena itu perlu langkah strategis Menuju SDM Ekonomi Syariah Berdaya Saing. Sebagai perwujudan komitmen untuk proaktif mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia, Bank Indonesia bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI – IDB) menyelenggarakan Seminar “Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Capital Development)” pada tanggal 13 Mei 2016 di Jakarta. Seminar yang mengangkat tema “Mencetak Sumber Daya Manusia yang Kompetitif bagi Pemberdayaan Ekonomi (Producing Competitive Human Capital for Economic Empowerment)” tersebut menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar sebagai keynote speaker. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Pertemuan Tahunan ke-41 IDB Group. Berikut Keynote Speech Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar.

Hendar menyampaikan 3 hal yang perlu diadopsi dalam pengembangan SDM syariah. “Pertama adalah ‘link and match’. Pengajaran ekonomi syariah harus dapat menyediakan materi pengajaran yang relevan dengan tantangan terkini, agar siap bersaing dan dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Kedua, program pengembangan berbasis teknologi. Saat ini adalah era teknologi digital. Di bidang teknologi keuangan, banyak start-up yang menyediakan jasa keuangan dengan biaya yang lebih murah dan persyaratan yang lebih mudah. Sebagian start-up juga mulai menggunakan keuangan syariah sebagai model bisnisnya. Menurut hemat Saya, lulusan ekonomi syariah perlu menguasai pengetahuan di bidang teknologi di level tertentu mengingat industri keuangan saat ini menggunakan teknologi secara masif”, papar Hendar.

“Terakhir adalah menetapkan platform yang kokoh untuk kerja sama antar institusi pendidikan baik secara global maupun domestik.

Dari diskusi ini (BI dan IDB) akan diperoleh solusi terbaik dalam menghasilkan SDM yang kompetitif di tingkat nasional dan global bagi negara-negara berkembang. Pertama, akan adanya kebutuhan roadmap tentang SDM yang kompetitif. Kedua, akan adanya intervensi dan kontribusi IDB dalam membangun SDM yang kompetitif di pendidikan tinggi nasional dan Islam. Ketiga, akan adanya Beasiswa IDB dan kontribusinya untuk pengembangan SDM di Indonesia. Terakhir, akan adanya strategi untuk mendorong pengembangan SDM di industri keuangan syariah.[3] (dakwatuna.com/hdn)

 

[1] http://bisniskeuangan.kompas.com/

[2]http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/05/13/o73txo382-universitas-ditantang-penuhi-sdm-ekonomi-syariah

[3]http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-dan-IDB-Tingkatkan-Kualitas-SDM-Ekonomi-Syariah.aspx

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:

Loading…


Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan Islamic Economics Forum STEI SEBI dan Badan Pekerja Nasional Departemen Keilmuan Forum Silaturahmi Study Ekonomi Islam Nasional.

source: http://www.dakwatuna.com/2016/07/28/81830/langkah-strategis-menuju-sdm-ekonomi-syariah-berdaya-saing/

Anies Baswedan: Mari Kita Teruskan Ikhtiar Mencerdaskan Bangsa Ini

Anies Baswedan: Mari Kita Teruskan Ikhtiar Mencerdaskan Bangsa Ini – Islampos


To Top

Source : https://www.islampos.com/anies-baswedan-mari-kita-teruskan-ikhtiar-mencerdaskan-bangsa-ini-292480/

Kabinet Hasil Reshuffle Harus Lebih Pro-Dhuafa

Menteri baru hasil Reshuffle Kabinet jilid 2. (Sindonews.com)
Menteri baru hasil Reshuffle Kabinet jilid 2. (Sindonews.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Menyambut reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menitip pesan agar pemerintah menguatkan fokus pada upaya memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi secara signifikan.

“Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha (pro-business), tapi kurang memihak kalangan dhuafa (pro-poor). Tidak heran jika indikator kesejahteraan rakyat terus menurun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkat. Semoga tim ekonomi baru lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan,“ kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, dalam siaran persnya, Rabu (27/7).

Secara khusus, Sohibul mengingatkan Presiden Jokowi dan tim ekonominya untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi usaha kecil dan menengah.

Sohibul berharap anggota tim ekonomi baru yang dikomandani Darmin Nasution bisa memberikan optimisme bagi perekonomian Indonesia yang dua tahun ini kurang baik kinerjanya, “Ibarat tim bola, sekarang tim ekonominya sudah diisi pemain bintang, tinggal Presiden sebagai pelatihnya apakah mampu secara efektif memimpin dan mengarahkan permainan,” ujar Sohibul.

Sohibul mengajak semua pihak menghormati keputusan Presiden RI Joko Widodo merombak kabinetnya.

“Kita hormati keputusan Presiden Joko Widodo, karena itu memang hak prerogratif beliau. Kalau dilihat dari beberapa nama yang masuk, reshuffle kali ini lebih fokus pada upaya perbaikan ekonomi yang selama ini memang menjadi sorotan publik. Semoga tim ekonomi yang baru dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya,” tutur Sohibul. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:

Loading…


Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

Source : http://www.dakwatuna.com/2016/07/27/81803/kabinet-hasil-reshuffle-harus-lebih-pro-dhuafa/

Terkait Reshuffle, Berikut Menteri-menteri Baru di Jajaran Kabinet Jokowi-JK

Terkait Reshuffle, Berikut Menteri-menteri Baru di Jajaran Kabinet Jokowi-JK – Islampos


To Top

Source : https://www.islampos.com/terkait-reshuffle-berikut-menteri-menteri-baru-di-jajaran-kabinet-jokowi-jk-292259/

Inilah Cara Pandang MUI Kota Depok terhadap KSP Pandawa Mandiri Group

JAKARTA–Secara metodelogis, Fatwa Haram MUI Kota Depok terhadap KSP Pandawa Mandiri Group (KSP PMG) terbuka untuk diuji validitasnya, karena argumentasi hukum yang dibangun bisa dipelajari dan diverifikasi oleh siapa saja. Penelusuran referenasi mengenai hal ini menjadi dasar hukum dikeluarkannya Fatwa MUI Kota Depok.

“Jadi, Fatwa Haram MUI Kota Depok terhadap KSP Pandawa Mandiri Group (KSP PMG) sejatinya bukan argumentasi MUI Depok semata, tapi argumentasi syariah. Untuk kasus KSP PMG dimana saja dalam cara pandang MUI akan berlaku sama, yakni haram. Dengan begitu, Fatwa Haram MUI Kota Depok tidak didasarkan atas dasar like or dislike, subyektivitas, dan dipengaruhi faktor politik dan kepentingan ekonomi.”

Demikian dijelaskan KH. Syamsul Yakin, Ketua P3 MUI Depok dan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Qur’an, Sawangan Depok dalam Halal Bi Halal Idul Fitri 1437 H dan Sosialisasi Fatwa MUI Kota Depok Soal KSP Pandawa Mandiri Group di Gedung Da’wah MUI Kota Depok, Senin (25/7).

Dikatakan Syamsul Yakin, secara hermenetik, MUI Depok sejak awal berusaha untuk membuat KSP PMG sendiri yang berbicara tentang dirinya. Adapun MUI Depok mengeluarkan fatwa haram, bukan didasarkan atas opini, melainkan atas informasi yang dikeluarkan sendiri oleh KSP PMG.

“Setelah itu MUI Depok melakukan diskusi internal dan berkoordinasi dengan KSP PMG mengenai informasi tersebut untuk dipelajari bersama. Dari sini bisa dipahami bahwa Fatwa Haram MUI Kota Depok tidak asal jadi, tergesa-gesa, apalagi didasarkan like or dislike, subyektivitas, dan dipengaruhi faktor politik dan kepentingan ekonomi. Hingga kini, MUI Depok masuk membuka pintu diskusi,” jelas Syamsul Yakin.

Secara fenomenologis, bukan hanya MUI Depok yang bisa mengamati dan mengobservasi, ataupun meneliti dan memverifikasi kegiatan KSP PMG dari sudut pandang hukum Islam. Siapa pun bisa melakukannya.

“Jadi, bukan hanya MUI Depok, siapapun bisa mengeluarkan pendapat hukum sendiri mengenai KSP PMG. Karena itu, MUI Kota Depok mengajak pakar hukum Islam untuk mengeluarkan pendapat hukum terkait kegiatan KSP PMG. Harapan MUI Depok, ada pendapat hukum lain yang sama atau bahkan berbeda pendapat untuk memperkaya masalah ini,”tandas Syamsul.

Adapun secara yuridis, fatwa hukum MUI Depok, tidak bersifat mengingat, karena bagi yang melanggarkan tidak dihukum atau didenda. Fatwa hukum MUI Depok juga tidak diorientasikan untuk menghentikan kegiatan KSP PMG, karena MUI Depok tidak mengeluarkan izin operasionalnya.

“Ketika ada masyarakat yang dirugikan secara ekonomi, maka hal itu menjadi ranah Polri dan Pengadilan untuk memutuskan secara hukum yang berlaku di negara kita,” ungkap Syamsul Yakin.

MUI Depok mengajak siapa saja yang memahami masalah bisnis dan investasi untuk berbagi informasi mengenai rasionalisasi bisnis KSP PMG secara terbuka. Tujuannya, agar cara pandang kita terhadap KSP PMG tidak atas dasar like or dislike, subyektivitas dan dipengaruhi faktor politik serta kepentingan ekonomi. [desastian/Islampos]

Source : https://www.islampos.com/291979-291979/

Kartu BPJS Kesehatan Palsu Beredar, Berikut Cara Membedakan Kartu Asli dan Palsu

BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan. (republika.co.id)

BeritaMenarik.com– Bandung.  Peredaran kartu BPJS Kesehatan palsu di Kab Bandung Barat terungkap setelah ada laporan dari sejumlah warga bahwa Kartu BPJS ini tidak aktif ketika hendak digunakan untuk berobat.

Kepala Kantor Cabang BPJS Cimahi Yudha Indrajaya mengakui adanya kartu BPJS palsu, dan setelah di cek ternyata kartu tersebut memang palsu.

“Sebetulnya mudah untuk mengetahui kartu itu asli atau palsunya,” ujar Yudha, dikutip dari republika.co.id

Untuk memastikan apakah Kartu BPJS anda asli atau palsu kenali ciri-cirinya dan lakukan beberapa langkah berikut:

  1. Kartu BPJS Kesehatan yang asli memiliki tulisan e-ID di bagian atas pojok kiri.
  2. Cek kartu BPJS Kesehatannya di Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK)
  3. Pendaftaran harus dilakukan di kantor cabang atau secara online, atau juga di bank dan minimarket terdekat. Beberapa bank yang bekerjasama dengan BPJS untuk urusan pendaftaran kartu, di antaranya yakni BCA dan Bank Mandiri.

Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau warga Jawa Barat untuk tidak resah atas penemuan beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat. Dia juga meminta semua pihak diantaranya Kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk menindaktegas pelakunya.

“Saya mendapat laporannya pagi ini dari Dinkes Provinsi, sungguh ini perbuatan oknum yang melampaui batas, apalagi bila jatuhnya kepada keluarga miskin ini menjadi kezaliman yang nyata. Syukur perkaranya sudah ditangani polres dan saya minta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk segera berkoordinasi dan mendata masyarakat yang menjadi korban, kemudian diadvokasi, difasilitasi penerbitan ulang kartu baru yang legal,” kata Heryawan di Bali yang disampaikan melalui rilis Humas Pemprov Jabar, Senin (25/7 2016) sebagaimana dilansir pikiran-rakyat.com

Pemprov Jabar menhimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kartu BPJS biaya murah, bayar sekali dan tanpa iuran bulanan. Semua ketentuan mengenai kepemilikan kartu BPJS sudah diatur jelas.  (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:

Loading…


Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Source : http://www.dakwatuna.com/2016/07/26/81772/kartu-bpjs-kesehatan-palsu-beredar-berikut-cara-membedakan-kartu-asli-dan-palsu/

O2SN, Mendikbud: Olahraga Fasilitasi Pengembangan Karakter Anak

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Indonesia menilai olahraga mampu memfasilitasi pembangunan karakter seseorang termasuk anak. Sebab, olahraga tidak hanya menjadikan cerdas tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun.

Itulah salah satu alasan Kemendikbud kembali mengadakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang akan dihelat 24 hingga 30 Juli 2016.

Selain baik bagi karakter anak, O2SN juga dapat menunjukkan sikap sportivitas serta prestasi yang terbaik.

“Karena para peserta lomba yang hadir adalah juara yang telah berhasil mewakili daerah masing-masing serta tunjukkan bahwa kita memiliki generasi baru Indonesia yang bisa dibanggakan,” kata Mendikbud Anies Baswedan dilansir Republika, Senin (25/7/2016).

Selain berkompetisi meraih prestasi, Anies juga mengingatkan peserta untuk memanfaatkan momen yang baik ini untuk saling berinteraksi antar peserta O2SN.

Dengan demikian, diharapkan terbentuk ikatan persahabatan dan persaudaraan serta menghargai perbedaan dalam upaya mewujudkan persatuan Indonesia.

O2SN yang bertemakan “Generasi Sportif, Bangsa Produktif” kali ini diikut 4.126 siswa jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan PKLK dari seluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di Kemayoran, Jakarta ini melombakan 10 cabang lomba. Sepuluh cabang tersebut, yakni Catur, Atletik, Bulutangkis, Tenis Meja, Karate, Pencak Silat, Renang, Bola Voli, Bocce, dan Balap Kursi.

Para peraih juara I, II, dan III akan diberikan hadiah berupa uang pembinaan dan medali setelah pelaksanaan lomba selesai di lokasi lomba. Piala bergilir akan diberikan kepada juara umum sedangkan sertifikat partisipasi lomba akan diberikan kepada seluruh peserta, juri, dan pendamping lomba. []

Source : https://www.islampos.com/o2sn-mendikbud-olahraga-fasilitasi-pengembangan-karakter-291842/

Terkait Putusan IPT 1965, PBNU: Itu Pengadilan Partikelir, Abaikan Saja

Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal/IPT) terkait kasus 1965-1966. (kini.co.id)
Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal/IPT) terkait kasus 1965-1966. (kini.co.id)

BeritaMenarik.com– Cirebon. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Indonesia mengabaikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal/IPT) terkait kasus 1965-1966 karena dinilai tak memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum apapun dan tak mengikat kepada negara dan pihak lain.

“Itu hanya pengadilan partikelir. Jadi abaiakan saja,” ujar Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar NU (PBNU), Robikin Emhas di Cirebon Jawa Barat, sebagaimana dilansir republika.co.id, Senin (25/7/2016)

Robikin mengingatkan, jangan sampai isu ini justru kembali mengorek luka lama dan mencabik keadilan. Faktanya di lapangan, rekonsiliasi telah berjalan natural dan kultural dari berbagai pihak yang terlibat pada peristiwa 1965.

Islam, ungkap dia, mengajarkan dalam konsep interaksi sesama, derajat tertinggi tak hanya terletak pada kemampuan memaafkan, tetapi juga kelapangan dada untuk melupakan.

Dia khawatir, bila peristiwa ini terus diungkit akan memunculkan saling klaim dan kecurigaan satu sama lain lalu mengancam kedamaian dan ketentraman yang sebetulnya telah terbangun baik. “Bila kedamaian rusak, keadilan bisa terdegradasi,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pengadilan International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang diketuai Zaac Yacoob mengatakan bahwa Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran konvensi Genosida kepada masyarakat tertentu. (baca: Sidang IPT 1965 Putuskan Indonesia Bersalah, Luhut: Tidak Masuk Akal)

Dalam konteks yang dikutip dari salinan putusan pengadilan, masyarakat tertentu yang dimaksud adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), serta loyalis Presiden Soekarno dan juga anggota Partai Nasional Indonesia.

IPT merupakan bentukan sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan jurnalis dengan tujuan membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara. Meskipun berbentuk pengadilan, namun putusan dari IPT tidak mengikat secara hukum melainkan putusan moral. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:

Loading…


Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Source : http://www.dakwatuna.com/2016/07/25/81766/terkait-putusan-ipt-1965-pbnu-pengadilan-partikelir-abaikan-saja/